Memberi Hadiah kepada Guru Anak-Anak Kita, Bolehkah?

Dalam acara-acara Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi yang diadakan KPK, selalu muncul pertanyaan yang menjadi judul di atas dari kaum ibu. Pertanyaan itu selalu dijawab tegas oleh Dikyanmas KPK maupun pakar hukum yang menjadi narasumber acara: “Tidak boleh, karena hadiah tersebut termasuk gratifikasi dan berpotensi suap, yang berarti tindakan korupsi.”
Sudah bisa diduga, beragam reaksi bantahan muncul dari para ibu. Antara lain:

  1. Lho, ini kan sudah tradisi. Adat timur. Islami. Kita dianjurkan memberi hadiah kepada siapa saja.
  2. Saya ikhlas kok, dan tidak mengharapkan imbal balik.
  3. Kenapa sih dikait-kaitkan dengan isu korupsi? Sekolah anak saya swasta kok, gurunya bukan PNS.
  4. Kan sekadar ucapan terima kasih, nilainya juga tak seberapa. Sekadar menunjukkan penghargaan atas jasanya.
  5. Saya memberikan hadiah setelah kenaikan kelas (atau kelulusan) jadi tak mungkin berpengaruh pada nilai anak.
  6. Semua orangtua memberi hadiah, kalau saya tidak, rasanya aneh dan khawatir dicap pelit.
  7. Kasihan kan guru-guru itu. Sudah capek-capek tapi kesejahteraan mereka kurang diperhatikan.

Kemudian narasumber dari KPK dan pakar hukum pun menjelaskan panjang lebar dan aku akan mencoba menyarikan jawaban mereka di sini, dengan menjadikan buku SPAK sebagai referensi pula (Buku tersebut dapat didownload gratis di: http://acch.kpk.go.id/buku-saya-perempuan-anti-korupsi)

Kenali Hukum, Jauhkan Hukuman: Tentang Korupsi

Penting bagi kita untuk mengetahui dan memahami korupsi, bentuk-bentuk perilaku korupsi, aturan dan undang-undangnya, agar kita dapat menghindar.

UU K

Umumnya, kita menganggap korupsi hanyalah tindakan yang merugikan perekonomian/keuangan negara. Padahal dalam undang-undang tersebut, hanya dua pasal yang berkaitan dengan kerugian negara. Sisanya adalah pasal-pasal yang secara langsung maupun tak langsung mengatur perbuatan yang merugikan kepentingan umum.

7 macam korupsi

Dan siapa yang dapat menjadi Subjek Hukum tindak pidana korupsi tersebut?
DSC_0019

Ya, setiap orang. Kita semua, dapat menjadi subjek hukum TP, termasuk guru.

Berkaitan dengan pemberian hadiah kepada guru, kita akan tinjau poin (7) gratifikasi dan kemudian poin suap (2) :

Pengertian Gratifikasi:

  1. Adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
  2. Gratifikasi merupakan setiap penerimaan seseorang dari orang lain yang bukan tergolong ke dalam tindak pidana suap.
  3. Gratifikasi tidak dianggap suap apabila penerima menyampaikan laporan kepada KPK selambatnya 30 hari sejak menerima gratifikasi tersebut.
  4. Dalam kurun waktu 30 hari sejak laporan diterima, KPK akan menetapkan status gratifikasi tersebut  menjadi milik penerima atau milik negara.

Pada poin 1 di atas, ada contoh-contoh gratifikasi, tetapi tidak terbatas itu, karena dalam arti luas berarti mencakup segala macam bentuk pemberian.

Dasar Pemikiran:

  1. Tidak sepantasnya pegawai negeri/pejabat publik menerima pemberian atas pelayanan yang mereka berikan.
  2. Seseorang tidak berhak meminta dan mendapat sesuatu melebihi haknya sekadar ia melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab dan kewajibannya.

Namun Gratifikasi kepada pegawai negeri/penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukannya dianggap suap, sesuai  Pasal 12B ayat (1): Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

SUAP = Gratifikasi + Jabatan

Setelah kita mengenali undang-undang di atas, kita akan tinjau status guru:

Guru adalah pegawai negeri, kalaupun ia guru sekolah swasta atau belum resmi diangkat sebagai PNS, guru tercakup dalam definisi “pegawai negeri” menurut undang-undang dan menjadi subjek hukum TP. (orang yang menerima gaji dari lembaga yang mendapat bantuan dari negara).

Artinya guru di mana pun ia mengajar, tidak boleh menerima gratifikasi.

grat to suap 3

Yang lebih berbahaya jika pemberian hadiah itu membuat guru/pegawai negeri menggunakan wewenangnya untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tanggung jawabnya, misalnya menaikkan nilai, memberi perlakuan berbeda/istimewa, dst. Maka gratifikasi menjadi suap.

grat to suap 2

 

ingat hadiah itu godaan

Sebagai Orangtua Murid, Apa yang Seharusnya Kita Lakukan Kalau Begitu? Apa Alternatifnya?

bila diminta

 

cara

POM dan Komite Sekola bisa bersatu melakukan aksi “berterima kasih”,

  1. Membuka rekening bersama untuk orangtua yang ingin berpartisipasi, jumlah uang yang ditransfer bebas rahasia, dilaporkan secara transparan hasil total yang terkumpul.
  2. Tidak memberi dalam bentuk barang untuk perseorangan.
  3. Semua unsur sekolah menerima manfaat secara merata, bukan hanya wali kelas.
  4. Sudah dipraktikkan di beberapa sekolah pelopor antikorupsi dan berhasil dengan memuaskan.
  5. Orangtua alumni pun bisa digerakkan. Meskipun mereka sudah lepas dari “keterikatan” dengan guru karena anaknya sudah tidak diajar lagi olehnya, selama guru itu belum pensiun, status pegawai negerinya masih tetap. Pemberian berisiko menjadi ujian integritas dalam tugasnya. Dan bagaimana guru-guru lain dan pegawai sekolah yang tidak mendapatkan  hadiah karena bukan wali kelas, padahal perannya tidak kecil bagi anak-anak kita?

Sedikit tentang Anjuran Memberi Hadiah dan Keikhlasan

Memberi hadih itu dianjurkan. Tentu saja. Asalkan ikhlas tanpa pamrih.
Jadi, bagi yang berargumentasi bahwa hadiah kepada guru diberikan ikhlas tanpa berharap apa-apa, mungkin bisa mengujinya dengan bertanya pada diri sendiri, “Apakah jika dia bukan guru anakku, dia bukan siapa-siapa, akankah aku beri hadiah juga? Kalaupun ya, akankah sama nilainya dengan yang kuberikan kepada guru? Misalnya kepada tetangga atau pengemis?”

Jika niat memberi hadiah dan nilainya masih bergantung pada “jabatan” dan “peran” yang melekat pada si penerima hadiah, kita perlu mengkaji ulang.

Sedikit tentang Tradisi

Mari membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.

teori fiksi

 Ini adalah contoh sekolah yang sudah menerapkan gerakan antikorupsi. 

10384377_10204221420124869_7812423244928371930_n

 

———————

Catatan:

Artikel ini masih akan berkembang jika kutemukan referensi dan pemahaman baru. Aku akan senang jika ada masukan dari pembaca yang mempunyai wawasan lebih dalam hal ini. Terima kasih.


Fun Stuff

If Not About Books

Inspiration

Short Stories

Spin-Off

Writing for Kids



Kreativitas Ada dalam Diri Kita: Bangunkan!

Kreativitas Ada dalam Diri Kita: Bangunkan!

..more..

Memberi Hadiah kepada Guru Anak-Anak Kita, Bolehkah?

Memberi Hadiah kepada Guru Anak-Anak Kita, Bolehkah?

..more..

Pelajaran Unik dan Indah di Angkot

Pelajaran Unik dan Indah di Angkot

..more..